Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I
HAKIM
Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I
PROFIL SINGKAT
Pendidikan
-
- SD - SDN 01 Jetis, Tahun Lulus 1998
- SLTP/SEDERAJAT - SLTPN Lamongan, Tahun Lulus 2001
- SLTA/SEDERAJAT - MA Mambaus Sholihin, Tahun Lulus 2004
- S1 - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya, Tahun Lulus 2011
- S2 - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun Lulus 2015
Perjalanan Karier
-
- Tahun 2017, Calon Hakim, Pengadilan Agama Tarakan
- Tahun 2019, Calon Hakim, Pengadilan Agama Tarakan
- Tahun 2020, Hakim Pengadilan Agama Tarakan
- Tahun 2021, Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas II
- Tahun 2022, Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB
- Tahun 2024, Hakim Pengadilan Agama Magetan Kelas IB
LHKPN
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
