PA Magetan Paparkan Layanan MPP
dalam Rakor PTSP Pemkab Magetan
Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar Rapat Koordinasi PTSP dan Monitoring Evaluasi (Monev) Mall Pelayanan Publik (MPP) pada Jumat, 21 November 2025 pukul 08.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha ini dihadiri jajaran Forkopimda dan seluruh instansi penyelenggara layanan publik. Pengadilan Agama Magetan turut hadir dan diwakili oleh Wakil Ketua, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. Rapat ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi kepada masyarakat.
Acara diawali dengan laporan dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan selaku koordinator MPP mengenai perkembangan layanan yang sudah berjalan. Selanjutnya, Bupati Magetan memberikan sambutan yang menekankan pentingnya inovasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan publik daerah. Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kapolres Magetan, Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, dan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setiap pemateri menyampaikan capaian serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan masing-masing.
Pada sesi materi berikutnya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan memaparkan layanan PA Magetan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Beliau menjelaskan bahwa layanan tersebut meliputi pemberian informasi produk pengadilan, penyampaian inovasi layanan PA Magetan, pendaftaran e-Court, dan konsultasi penyusunan gugatan mandiri. “Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah diakses agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan hukum dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Huda Lukoni.
Rapat ditutup dengan penekanan materi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan yang sekaligus memandu sesi tanya jawab. Melalui koordinasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin solid dalam memberikan layanan terbaik di MPP. Kehadiran PA Magetan menjadi bagian penting dalam memastikan layanan peradilan agama dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sinergi ini menjadi langkah strategis menuju pelayanan publik yang lebih transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
(PA.Mgt/WTH)
